UU NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2008
TENTANG
WILAYAH NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara
kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan
atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar
wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya
untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa pengaturan mengenai wilayah negara meliputi
wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan
dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah di
bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh
sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya;
c. bahwa pengaturan wilayah negara sebagaimana dimaksud
dalam huruf b dilakukan untuk memberikan kepastian
hukum dan kejelasan kepada warga negara mengenai
wilayah negara;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Wilayah Negara;
Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG WILAYAH NEGARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara, adalah salah
satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah
daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut
teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta
ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan
yang terkandung di dalamnya.
2. Wilayah Perairan adalah perairan pedalaman, perairan
kepulauan, dan laut teritorial.
3. Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara
yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen,
dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak
berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum
internasional.
4. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan
pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas
hukum internasional.
5. Batas Wilayah Yurisdiksi adalah garis batas yang merupakan
pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang
dimiliki oleh negara yang didasarkan atas ketentuan
peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
6. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang
terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia
dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat,
Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.
7. Zona Tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak
melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut yang diukur dari garis
pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
8. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar
dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar
200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar
laut teritorial diukur.
9. Landas Kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan
tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang
terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah
wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau
hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal
dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran
luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga
paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai
dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman
2.500 (dua ribu lima ratus) meter.
10. Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan
nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang
dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban
di bidang hukum publik.
11. Badan Pengelola adalah badan yang diberi kewenangan oleh
Undang-Undang ini di bidang pengelolaan Batas Wilayah
Negara dan Kawasan Perbatasan.
12. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota,
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Pengaturan Wilayah Negara dilaksanakan berdasarkan asas:
a. kedaulatan;
b. kebangsaan;
c. kenusantaraan;
d. keadilan;
e. keamanan;
f. ketertiban dan kepastian hukum;
g. kerja sama;
h. kemanfaatan; dan
i. pengayoman.
Pasal 3
Pengaturan Wilayah Negara bertujuan:
a. menjamin keutuhan Wilayah Negara, kedaulatan negara, dan
ketertiban di Kawasan Perbatasan demi kepentingan
kesejahteraan segenap bangsa;
b. menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat; dan
c. mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan
Kawasan Perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya.
BAB III
RUANG LINGKUP WILAYAH NEGARA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
Wilayah Negara meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar
laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya,
termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di
dalamnya.
Bagian Kedua
Batas Wilayah
Pasal 5
Batas Wilayah Negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah di
bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar
perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat,
batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hukum internasional.
Pasal 6
(1) Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
meliputi:
a. di darat berbatas dengan Wilayah Negara Malaysia, Papua
Nugini, dan Timor Leste;
b. di laut berbatas dengan Wilayah Negara Malaysia, Papua
Nugini, Singapura, dan Timor Leste; dan
c. di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di
laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan
berdasarkan perkembangan hukum internasional.
(2) Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan
perjanjian bilateral dan/atau trilateral.
(3) Dalam hal Wilayah Negara tidak berbatasan dengan negara
lain, Indonesia menetapkan Batas Wilayah Negara secara
unilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hukum internasional.
BAB IV
HAK-HAK BERDAULAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7
Negara Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan hak-hak lain di
Wilayah Yurisdiksi yang pelaksanaannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum
internasional.
Bagian Kedua
Batas Wilayah Yurisdiksi
Pasal 8
(1) Wilayah Yurisdiksi Indonesia berbatas dengan wilayah
yurisdiksi Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini,
Palau, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.
(2) Batas Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan
perjanjian bilateral dan/atau trilateral.
(3) Dalam hal Wilayah Yurisdiksi tidak berbatasan dengan negara
lain, Indonesia menetapkan Batas Wilayah Yurisdiksinya
secara unilateral berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan hukum internasional.
BAB V
KEWENANGAN
Pasal 9
Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur
pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan
Perbatasan.
Pasal 10
(1) Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan,
Pemerintah berwenang:
a. menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan
Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
b. mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai
penetapan Batas Wilayah Negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
c. membangun atau membuat tanda Batas Wilayah Negara;
d. melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan
kepulauan serta unsur geografis lainnya;
e. memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk
melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
f. memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing
untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada
jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan;
g. melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang
diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum
pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea
cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah
Negara atau laut teritorial;
h. menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh
penerbangan internasional untuk pertahanan dan
keamanan;
i. membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara dan
menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat
sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan
j. menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan Wilayah
Negara serta Kawasan Perbatasan.
(2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban menetapkan
biaya pembangunan Kawasan Perbatasan.
(3) Dalam rangka menjalankan kewenangannya, Pemerintah
dapat menugasi pemerintah daerah untuk menjalankan
kewenangannya dalam rangka tugas pembantuan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 11
(1) Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan,
Pemerintah Provinsi berwenang:
a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan
kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas
pembantuan;
b. melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan
Perbatasan;
c. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antarpemerintah
daerah dan/atau antara pemerintah daerah
dengan pihak ketiga; dan
d. melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan
Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah
Kabupaten/Kota.
(2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi berkewajiban
menetapkan biaya pembangunan Kawasan Perbatasan.
Pasal 12
(1) Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan,
Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:
a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan
kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas
pembantuan;
b. menjaga dan memelihara tanda batas;
c. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas
pembangunan di Kawasan Perbatasan di wilayahnya; dan
d. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antarpemerintah
daerah dan/atau antara pemerintah daerah
dengan pihak ketiga.
(2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota
berkewajiban menetapkan biaya pembangunan Kawasan
Perbatasan.
Pasal 13
Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB VI
KELEMBAGAAN
Pasal 14
(1) Untuk mengelola Batas Wilayah Negara dan mengelola
Kawasan Perbatasan pada tingkat pusat dan daerah,
Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk Badan
Pengelola nasional dan Badan Pengelola daerah.
(2) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab
kepada Presiden atau kepala daerah sesuai dengan
kewenangannya.
(3) Keanggotaan Badan Pengelola berasal dari unsur Pemerintah
dan pemerintah daerah yang terkait dengan perbatasan
Wilayah Negara.
Pasal 15
(1) Badan Pengelola bertugas:
a. menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan;
b. menetapkan rencana kebutuhan anggaran;
c. mengoordinasikan pelaksanaan; dan
d. melaksanakan evaluasi dan pengawasan.
(2) Pelaksana teknis pembangunan dilakukan oleh instansi teknis
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Pasal 16
Hubungan kerja antara Badan Pengelola nasional dan Badan
Pengelola daerah merupakan hubungan koordinatif.
Pasal 17
Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola dibantu oleh
sekretariat tetap yang berkedudukan di kementerian yang tugas
dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan dalam negeri.
Pasal 18
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi,
dan susunan organisasi, serta tata kerja Badan Pengelola dan
sekretariat tetap di tingkat pusat diatur dengan Peraturan
Presiden.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi,
dan susunan organisasi, serta tata kerja Badan Pengelola di
tingkat daerah diatur dengan peraturan daerah.
BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 19
(1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Kawasan
Perbatasan dilakukan dalam bentuk:
a. mengembangkan pembangunan Kawasan Perbatasan; dan
b. menjaga serta mempertahankan Kawasan Perbatasan.
(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah dapat melibatkan masyarakat untuk ikut
berperan serta dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan.
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VIII
LARANGAN
Pasal 20
(1) Setiap orang dilarang melakukan upaya menghilangkan,
merusak, mengubah, atau memindahkan tanda-tanda batas
negara, atau melakukan pengurangan luas Wilayah Negara.
(2) Setiap orang dilarang menghilangkan, merusak, mengubah,
memindahkan tanda-tanda batas atau melakukan tindakan
lain yang mengakibatkan tanda-tanda batas tersebut tidak
berfungsi.
BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama
10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
(3) Dalam hal pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh korporasi,
dipidana dengan pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga) dari
jumlah denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau
ayat (2).
(4) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
korporasi dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin
usaha.
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22
Negara Indonesia berhak melakukan pengelolaan dan
pemanfaatan kekayaan alam dan lingkungan laut di laut bebas
serta dasar laut internasional yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum
internasional.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Batas Wilayah
Negara dan Batas Wilayah Yurisdiksi tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru
berdasarkan Undang-Undang ini.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan
Pasal 15 harus sudah terbentuk dalam waktu paling lambat
6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 25
Perjanjian internasional sebagai hasil perundingan mengenai
Batas Wilayah Negara serta Batas Wilayah Yurisdiksi di laut
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Pasal 26
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
– 12 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 177
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2008
TENTANG
WILAYAH NEGARA
I. UMUM
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri
nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak
berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan
sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana
diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A
mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah
negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas
dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
Bahwa wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut sistem:
a. pengaturan suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
b. pemanfaatan bumi, air, dan udara serta kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
c. desentralisasi pemerintahan kepada daerah-daerah besar dan kecil yang
bersifat otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
d. kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam rangka mengejawantahkan maksud Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diperlukan pengaturan-pengaturan
kewilayahan secara nasional, antara lain pengaturan mengenai:
a. perairan;
b. daratan/tanah;
c. udara;
d. ruang; dan
e. sumber kekayaan alam dan lingkungannya.
Mengingat sisi terluar dari wilayah negara atau yang dikenal dengan Kawasan
Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas Wilayah
Negara, maka diperlukan juga pengaturan secara khusus.
Pengaturan batas-batas Wilayah Negara dimaksudkan untuk memberikan
kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan
pengelolaan Wilayah Negara, dan hak–hak berdaulat.
Negara berkepentingan untuk ikut mengatur pengelolaan dan pemanfaatan di
laut bebas dan dasar laut internasional sesuai dengan hukum internasional.
Pemanfaatan di laut bebas dan di dasar laut meliputi pengelolaan kekayaan
alam, perlindungan lingkungan laut dan keselamatan navigasi.
Pengelolaan Wilayah Negara dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan,
keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Pendekatan
kesejahteraan dalam arti upaya-upaya pengelolaan Wilayah Negara
hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Kawasan Perbatasan. Pendekatan
keamanan dalam arti pengelolaan Wilayah Negara untuk menjamin keutuhan
wilayah dan kedaulatan negara serta perlindungan segenap bangsa.
Sedangkan pendekatan kelestarian lingkungan dalam arti pembangunan
Kawasan Perbatasan yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang
merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan.
Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting terkait
dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip
otonomi daerah dalam mengelola pembangunan Kawasan Perbatasan.
Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Wilayah Negara telah
diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:
a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perjanjian antara Republik
Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah
kedua Negara di Selat Malaka;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia;
c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973 tentang Perjanjian Antara Indonesia
dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu Antara Indonesia dan
Papua New Guinea;
d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 tentang Perjanjian antara Republik
Indonesia dan Republik Singapura mengenai garis Batas laut Wilayah
kedua Negara di Selat Singapura;
e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia;
f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations
Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
Tentang Hukum Laut);
g. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
h. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan
Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis
Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen Tahun 2003;
i. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1969 tentang Persetujuan Antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang
Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara;
j. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1971 tentang Persetujuan Antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia
tentang Penetapan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu;
k. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1972 tentang Persetujuan Antara
Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah
Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis-Garis Batas Landas Kontinen
di Bagian Utara Selat Malaka;
l. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1972 tentang Persetujuan Antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang
Penetapan Suatu Garis Batas Landas Kontinen di Bagian Utara Selat
Malaka dan Laut Andaman;
m. Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1972 tentang Persetujuan Bersama
Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth
Australia tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut di Daerah Laut Timor
dan Laut Arafura;
n. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1974 tentang Persetujuan Antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang
Penetapan Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara;
o. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1977 tentang Persetujuan Antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang
Penetapan Garis Batas dasar Laut Antara Kedua Negara di Laut Andaman;
p. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1977 tentang Persetujuan Antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang
Garis Batas Landas Kontinen Tahun 1974 Antara Kedua Negara di Laut
Andaman dan Samudera Hindia;
q. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1978 tentang Persetujuan Bersama
Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India, dan
Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga
Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman;
dan
r. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1982 tentang Persetujuan Antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang
Batas-Batas Maritim Antara Pemerintah RI dan Papua Nugini dan
Kerjasama tentang Masalah-Masalah Yang Bersangkutan Sebagai Hasil
Perundingan Antara Delegasi Pemerintah RI dan Delegasi Pemerintah
Papua Nugini.
Mengingat Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga
keutuhan Wilayah Negara maka diperlukan pengaturan secara tersendiri
dalam Undang-Undang.
Pengaturan Batas Wilayah Negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian
hukum mengenai Wilayah Negara, kewenangan pengelolaan Wilayah Negara,
dan hak–hak berdaulat.
Hal-hal pokok yang diatur dalam undang-undang ini, yakni:
1. Ruang lingkup Wilayah Negara yang meliputi wilayah daratan, wilayah
perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dasar laut, dan
tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh
sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
2. Hak-hak berdaulat Negara Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif
dan Landas Kontinen serta hak pengawasan di Zona Tambahan.
3. Kewenangan Pemerintah melakukan pengaturan pengelolaan dan
pemanfaatan wilayah negara serta Kawasan Perbatasan.
4. Kelembagaan yang diberi kewenangan untuk melakukan penanganan
Kawasan Perbatasan. Unsur keanggotaan kelembagaan ini berasal dari
unsur Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengingat posisi strategis
wilayah perbatasan terkait dalam hal seperti kedaulatan negara, keutuhan
wilayah, penegakan hukum dan kesejahteraan rakyat.
5. Keikutsertaan masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan Wilayah
Negara termasuk Kawasan Perbatasan.
6. Larangan dan sanksi bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran
terkait dengan Wilayah Negara dan batas-batasnya.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah pengelolaan
Wilayah Negara harus senantiasa memperhatikan kedaulatan
Wilayah Negara demi tetap terjaganya keutuhan Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah pengelolaan
Wilayah Negara harus mencerminkan sifat dan watak bangsa
Indonesia yang pluralistik atau kebhinnekaan dengan tetap menjaga
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah pengelolaan
Wilayah Negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan
seluruh Wilayah Negara Indonesia.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pengelolaan Wilayah
Negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi
setiap warga negara tanpa kecuali.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah suatu kondisi
dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya
proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan
nasional.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum”
adalah pengelolaan Wilayah Negara harus menjamin terciptanya
ketertiban dan kepastian hukum.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas kerja sama” adalah pengelolaan
Wilayah Negara harus dilakukan melalui kerja sama dari berbagai
pemangku kepentingan.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah pengelolaan
Wilayah Negara harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
bagi seluruh rakyat Indonesia.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah pengelolaan
Wilayah Negara harus mengayomi kepentingan seluruh warga negara
khususnya masyarakat di Kawasan Perbatasan.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Batas Wilayah Negara di darat dalam ketentuan ini adalah
batas-batas yang disepakati oleh Pemerintah Hindia Belanda
dan Pemerintah Inggris di Kalimantan dan Papua, dan
Pemerintah Portugis di Pulau Timor yang selanjutnya menjadi
wilayah Indonesia berdasarkan prinsip uti possidetis juris yang
berlaku dalam hukum internasional. Berdasarkan prinsip
tersebut, negara yang merdeka mewarisi wilayah bekas negara
penjajahnya.
Batas darat antara Indonesia dan Malaysia ditetapkan atas
dasar Konvensi Hindia Belanda dan Inggris Tahun 1891, Tahun
1915, dan Tahun 1928.
Batas darat antara Indonesia dan Timor Leste ditetapkan atas
dasar Konvensi tentang Penetapan Batas Hindia Belanda dan
Portugal Tahun 1904 dan Keputusan Permanent Court of
Arbitration (PCA) Tahun 1914.
Batas darat antara Indonesia dan Papua Nugini ditetapkan atas
dasar Perjanjian Batas Hindia Belanda dan Inggris Tahun 1895.
Huruf b
Ketentuan ini dimaksudkan hanya untuk batas-batas laut
wilayah (territorial water).
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penetapan Batas Wilayah Negara dilakukan melalui perjanjian
bilateral dan/atau trilateral apabila terdapat dua atau tiga negara
yang menyatakan pengakuan atas wilayah yang sama ataupun
adanya kemungkinan tumpang-tindih pengakuan atas wilayah yang sama.
Penetapan Batas Wilayah Negara dilakukan secara unilateral apabila
tidak terdapat pengakuan atas wilayah yang sama ataupun tidak
adanya kemungkinan tumpang-tindih pengakuan atas wilayah yang
sama.
Pasal 7
Yang dimaksud dengan “hak-hak lain” seperti pencarian dan penguasaan
harta karun dan riset kelautan.
Pasal 8
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk batas-batas hak berdaulat atau
Wilayah Yurisdiksi di Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan
Landas Kontinen.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pembangunan dan pembuatan tanda batas wilayah negara
tersebut dilakukan sesuai kesepakatan dengan negara yang
berbatasan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan ketentuan ini adalah pembangunan
Kawasan Perbatasan yang bersifat lintas kabupaten atau lintas
provinsi dan/atau melibatkan investasi swasta.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “menjaga dan memelihara tanda batas”
tidak termasuk melakukan rekonstruksi atau memindahkan tanda batas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan ketentuan ini adalah pembangunan
Kawasan Perbatasan yang bersifat lintas kabupaten atau lintas
provinsi dan/atau melibatkan investasi swasta.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Badan Pengelola di tingkat daerah hanya dibentuk di daerah
provinsi, kabupaten/kota yang memiliki Kawasan Perbatasan
antarnegara.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22 . . .
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4925

Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s